PRAKTIK LAPORAN KERJA INDUSTRI
(PRAKERIN)
PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Disusun oleh :
1. Achmad Permana Arif (100910001989)
2. Angga Ferdian (100910002070)
3. Fajar Rizki Kurniawan (100910001876)
4. Fakthurrohman (100910001922)
5. Feri Anggriawan (100910001877)
6. Farhanudin (100910001923)
7. Fiqih Apriana (100910001923)
8. Fadril Surahman (100910002129)
9. Fadli Wirya Wirawan ()
10. Noviyanto Eko Suroso (100910002176)
11. Nugroho Adie Prastyo (100910002177)
12. Rahmad Indriyanto (100910002335)
13. Rizki Dwi Apriadi ()
14. Sodikin (100910002343)
15. Wahyu Seto Wicaksono (100910001845)
Jurusan Multimedia
YAYASAN MUZTAHIDIN AL-AYYUBI
SMK TARUNA TERPADU 1
( BOGOR CENTRE SCHOOL )
Jl. Raya Semplak-Salabenda, Parakan Jaya Blk. Telkom, Bogor
Telp.(0251)754284
2010
Laporan Kegiatan siswa,
( maaf untuk laporan kegiatan siswa belum dapat kami tampilkan )
LEMBAR PENGESAHAN
PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)
SMK TERPADU TARUNA 1
BOGOR CENTRE SCHOOL (BORCESS)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Setelah diadakan peninjauan dan melalui tahap perbaikan, maka laporan hasil kegiatan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) ini telah disetujui dan disahka oleh pihak sekolah pada :
Hari :
Tanggal :
Bogor, 2011
Pembimbing Prakerin Koordinator Prakerin
Faisal HGM, S.S Chairi Ikhlas, S.E
Menyetujui,
Kepala SMK Taruna Terpadu 1
Ahmad Apandi, S.E
LEMBAR PENGESAHAN
PRAKTIK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)
PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI (DISKOMINFO)
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
Setelah diadakan peninjauan dan melalui tahap perbaikan, maka laporan hasil kegiatan Praktik Kerja Industri (PRAKERIN) ini telah disetujui dan disahka oleh pihak dunia Industri pada :
Hari :
Tanggal :
Bogor, April 2011
Pembimbing Pembimbing
Dedeh Kurniasi Asbi
NIP . 195609211982032002 NIP . 196112282007011
Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO)
Drs. H. Yosep Hernawan, MM
NIP . 19550413982011003
ii
( maaf untuk laporan kegiatan siswa belum dapat kami tampilkan )
Kata Pengantar
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat san Karunia-Nya kepada kami, sehingga laporan prakerin yang merupakan tugas dari sekolah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan prakerin Tahun Ajaran 2011-2012 pada Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Terpadu ini dapat kami selesaikan. Kami berharap laporan ini dapat memberikan kemudahan bagi para siswa dan siswi dalam menghadapi Prakerin. Pelakasanaan prakerin ini untuk membangun dunia usaha. Laporan ini disusun berdasarkan pengalaman kami selama Praktek Kerja Industri pada DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI selama 31 hari terhitung mulai tanggal 02 Maret 2011-02 April 2011.
Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan banyak terima kasih pada pimpinan DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI berikut karyawan dan karyawati.
Ucapan terima kasih ini tidak lupa kami tujukan pula, terutama kepada :
1. H. Yosep Hermawan, MM
2. Tita Ningsih, S.E
3. Dedeh K, S.E
4. Asbi
5. Faisal HGM, S.S
Serta guru yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memungkinkan terselesaikanya laporan ini. Mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak yang telah kami sebutkan tersebut mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin. Menyadari akan kedudukan kami yang masih memerlukan bimbingan pendidikan dan pengetahuan maka sudah sepantasnyalah laporan ini jauh dari kesempurnaan yang kami harapkan. Namun demikian apa yang kami sajikan dalam laporan ini merupakan usaha maksimal yang kami lakukan. Untuk itu dalam mendekati kesempurnaan laporan semacam ini, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak akan kami terima dengan lapang dada. Akhir kata kami berharap, semoga laporan ini dapat memenuhi apa yang kami cita-citakan dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya semua siswa dan siswi SMK Taruna Terpadu pada jurusan yang sama
Bogor, April 2011
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN DARI SEKOLAH.................................................i
LEMBAR PENGESAHAN DARI INSTANSI.................................................ii
LEMBAR ASISTENSI TUGAS..................................................................
KATA PENGANTAR....................................................................................
DAFTAR ISI..................................................................................................
DAFTAR GAMBAR...................................................................................
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang...........................................................................1
1.2 Pengertian PRAKERIN..............................................................2
1.3 Landasan Hukum PRAKERIN...................................................3
1.4 Maksud dan Tujuan PRAKERIN................................................3
1.5 Waktu dan Pelaksanaan PERAKERIN......................................4
1.6 Metode Pelaksanaan PRAKERIN..............................................4
BAB II URAIAN UMUM INSTANSI
2.1 Profil Instansi..............................................................................5
2.2 Sejarah Singkat Instansi.............................................................5
2.3 Visi dan Misi Instansi................................................................10
2.4 Struktur Organigram Instansi....................................................11
BAB III PEMBAHASAN
3.1 Kegiatan PRAKERIN Selama di Instansi..................................12
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan............................................................................
4.2 Saran – Saran........................................................................
4.2.1 Saran Untuk Sekolah.............................................
4.2.2 Saan untuk Instansi..............................................
4.3 Kendala – Kendala PRAKERIN........................................
DAFTAR LAMPIRAN.....................................................................................
1. Identitas Siswa PRAKERIN
2. Identitas Instansi
3. Laporan Kegiatan dan Kehadiran Siswa Secara Berkala
4. Keterangan Nilai PRAKERIN
XLVI
DAFTAR GAMBAR
XLVII
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Industri (PRAKERIN)
Pendidikan kejuruan merupakan jalur pendidikan yang memiliki nilai strategis dalam mempersiapkan tenaga terampil yang siap pakai. Hal ini sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja, fokus pendidikan kejuruan ditekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan praktis dan sikap positif. Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) merupakan suatu kewajiban atau salah satu persyaratan bagi siswa Sekolah Menengah kejuruan (SMK) untuk mengikuti US/UN, dengan tujuan untuk menghasilkan lulusan atau tenaga kerja terampil ditingkat menengah.
Karena hal tersebut sesuai dengan tuntunan kurikulum yang telah ditetapkan. Dari pelaksanaan program Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) ini dapat membekali penulis dengan terjun langsung pada dunia kerja, sehingga mengetahui realitas dunia kerja tersebut secara praktek, hal tersebut dilakukan adalah sebagai persiapan bagi siswa setelah menyelesaikan bangku sekolah agar dapat menjadi tenaga kerja siap pakai untuk memasuki dunia kerja.
Kegiatan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) ini juga untuk memantapkan suatu keterampilan yang telah diperoleh oleh penulis dalam latihan prektek kerja maupun secara teori di sekolah, serta untuk menanamkan rasa disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN), sehingga diperoleh pengetahuan oleh penulis tentang jenis-jenis yang ada ditempat praktek kerja tersebut.
1
1.2 Pengertian Praktek Kerja Industri (PRAKERIN)
Yang dimaksud dengan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) yaitu suatu bentuk penyelenggaraan PRAKERIN/Pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik program Pendidikan di sekolah serta program pesatuan yang diperoleh melalui praktek kerja disuatu instansi.
Selain itu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) ini menulis mempunyai keinginan yang hendak dicapai antara lain :
a. Untuk melatih keterampilan penulis dalam menyusun laporan sesuai yang diperoleh di lapangan.
b. Sebagai bahan masukan penulis dalam upaya menambah ilmu pengetahuan.
c. Dengan adanya kegiatan ini, penulis mengetahui pekerjaan yang dilakukan.
d. Dengan adanya Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) dapat membandingkan pelajaran yang didapat di sekolah dan ditempat dimana penulis melaksanakan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN).
e. Penulis dapat memperaktekan secara langsung pelajaran (teori) yang didapat di sekolah pada tempat dimana pelaksanaan Prakter Kerja Industri (PRAKERIN).
f. Menambah wawasan bagi penulis yang melaksanakan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) mengenal kedisiplinan kemampuan aturan-aturan keselamatan kerja.
2
1.3 Landasan Hukum PRAKERIN
Pelaksanaan PSG/PRAKERIN didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam :
1. Undang-Undang no. 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional
2. PP No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
3. PP No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
4. kepmendikbud No. 080/U/1993, tentang Kurikulum SMK
5. Kurikulum SMK Tahun 1999
6. Kurikulum SMK edisi Tahun 2004
7. Kurikulum SMK Taruna Terpadu 1
1.4 Tujuan Dan Maksud PRAKERIN
Tujuan PRAKERIN ini yaitu :
a. Agar siswa mengetahui secara langsung bagaimana metode yang digunakan oleh seorang wirausahawan dalam menjalankan usaha atau bisnis.
b. Agar siswa memiliki moral yang tinggi.
c. Agar siswa memiliki keterampilan dalam berwirausaha.
d. Agar siswa memiliki etos kerja dalam berwirausahawan.
e. Agar siswa mendapatkan pengetahuan yang tidak dapat dipelajari di sekolah.
3
1.5 Waktu Pelaksanaan PRAKERIN
Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (PRAKERIN) dimulai pada tanggal
02 Maret sampai dengan 02 April 2011
Masuk Pukul : 07.30
Istirahat Pukul : 12.00-13.00
Pulang pukul : 15.00
1.6 Metode Pelaksanaan PRAKERIN
Metode pelaksanaan PRAKERIN adalah bagaimana cara kita menjalankan Praktek Kerja Industri yang sebelumnya kita belum tahu menjadi tahu dan metode pembelajaran yang seperti apa. Metode yag kami jalankan disana adalah pembelajaran mengenai bagaimana cara kerja pegawai-pegawai negeri membuat surat-surat resmi atau yang bisa disebut dengan surat dinas seperti, nota dinas, surat perintah untk pegawai,ataupun surat-surat lainnya dengan memakai Ms. Word dan Ms. Exel. Kami sebelumnya tidak mengetahui bagaimana cara-cara pembuatan surat tersebut. Karena dengan adanya kami disana kami jadi tahu bagaimana cara pembuatan surat tersebut.
4
BAB II
URAIAN UMUM
2.1 Profil Instansi
Kabupaten Bogor, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, Cibinong. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tangerang (BANTEN), Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara, Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi di selatan, serta Kabupaten Lebak (BANTEN) di barat. Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan,yag dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di kecamatan Cibinong.
Kabupaten bogor secara garis besar terdiri atas tiga wilayah dan 40 kecamatan.
Kecamatan-kecamatan tersebut dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan kabupaten bogor terletak di kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara kota Bogor.
2.2 Sejarah Singkat perusahaan
Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Keberadaan PUSLAHTA di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Dearah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian Kantor Pusat
5
Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yag berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.
Sebagai tindak lanjut dari surat keputusan gubernur nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan peraturan daerah nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan peraturan daerah nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua peraturan daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijakan gubernur kepala daerah dibidang komputerisasi. Akan tetapi kebearadaan kedua peraturan daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non structural. Akan tetapi dengan keberadaan PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti :
- IPTN
- PJKA
- ITB
- Dan pihak Swasta lainnya.
Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih krang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal surat keputusan gubernur no. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
6
Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang pembentukan kantor pengolahan data elektronik pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang pembentukan kantor pengolahan data dan elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dengan keluarnya surat persetujuan menteri pendayagunaan aparatur negara (Menpan) tersebut, maka untuk mengukuhkan keputusan gubernur nomor 22 tahun1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Selanjutnya kedua peraturan daerah tersebut diajukan ke menteri dalam negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar keputusan menteri dalam negeri nomor : 59 tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 tahun 1994 , dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu Unit Pelaksanaan Daerah yang Struktural.
7
Berdasarkan peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pembangunan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat BAPESITELDA sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan keputusan gubernur nomor : 22 tahun 1992 dan dikukuhkan dengan peraturan daerah nomor : 5 tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Dala (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat no.294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.
Dasar Hukum :
- Keputusan Presiden RI Nomor 50 tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Peraturqan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.
Nomenklatur :
BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. Telematika singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika.
Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat disingkat DISKOMINFO, yang berlokasi di jalan Tamansari no. 55 Bandung.
8
Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serts cakupan karja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutam pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012,
Berdasarkan perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berqda siperingkat 20 dengan struktur organisasi sebagai berikut di bawah ini.
- Kepala
- Sekretariat, mambawakan :
- Sub.Bagian Perencanaan dan Prorgam
- Sub.Bagian Keuangan
- Sub.Bagian kepegawaian dan umum
- Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawakan :
- Seksi Pos dan Telekomunikasi
- Seksi Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi
- Seksi Standarisasi Pos dan Telekomunikasi
- Bidang Saran Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawakan:
- Seksi Komunikasi sosial
- Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Seksi penyiaran dan Kemitraan Media
- Bidang Telematika , membawakan :
- Seksi Pengembangan Telematika
- Seksi Penerapan Telematika
- Seksi Standarisasi dan Monitoring evaluasi Telematika
- Bidang Pengolahan Data dan Elektronik, membawakan :
- Seksi Kompilasi Data
- Seksi Integrasi Data
- Seksi Penyajian Data dan Informasi
9
- Balai LPSE
- Tata Usaha LPSE
- Layanan Informasi LPSE
- Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE
Visi dan Misi Perusahaan
Visi : ”Terwujudnya masyarakat Informasi Jawa Barat melalui penyelenggaraan komunikasi dan Informatika yang efektif dan efesien”.
Misi :
1. Meningkatkan sarana dan prasarana dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang komunikasi dan Informatika
2. Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi
4. mewujudkan layanan online dalam penyelenggara pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa Barat
10
rahmad
BalasHapus